KABARKINI prayapost.net – Munculnya kritik itu, menandakan daya kritis mahasiswa dan pemuda masih hidup dan masih memiliki rasa kepedulia serta idealisme yang kuat terhadap daerah ini.
Demikian ungkapan Ketua Forum Pemuda Pemerhati Demokrasi (DPPD) NTB, Ardhi Akbar S.IP pada rabu 11/8/2021 kepada prayapost.net secara tertulis.
Ungkapan itu disampaikan Ardhi Akbar menanggapi isu kekinian soal polemik antara sebuah akun di facebook bernama Satria Madisa dengan Gubernur NTB DR. Zulkieflimansyah yang juga diduga berkomentar di akun facebooknya.
Polemik yang terjadi saat ini lanjut Ardhi Akbar, jangan sampai memberangus daya kritis mahasiswa dan membungkam kebebasan mengeluarkan pendapat yang telah diatur oleh konstitusi. Terlebih lagi jangan sampai berujung sanksi dan hukuman pidana.
“Apalagi saat ini ada aktivis ALARM yang melaporkan akun facebook Satria Madisa terkait kritik dan pembuatan meme Gubernur NTB di media sosial,”kata Ardhi Akbar.
Menurut Ardhi, ada beberapa point kritik akun facebook Satria Madisa yang belakangan diketahui seorang mahasiswa di NTB tersebut ke bang Zul, seperti yang di tulis di laman Fb yang di soroti. Yaitu kebijakan adendum kontrak PT. GTI yang mengatasnamkan daulat rakyat, namun diduga tidak berdasarkan daulat rakyat.
Selain itu, kritik mengenai penyimpangan dana hibah, yang kemudian digunakan untuk bantuan sosial (bansos) pendidikan, yang dua diantaranya diduga didapatkan 2 Staf Khusus Gubernur, masing-masing senilai Rp. 50 Juta, yang menurut temuan BPK itu penyimpangan.
Kemudian, kritik mengenai penyimpangan Rp. 1,8 miliar dana beasiswa “1000 Cindekia,” dan itu berdasarkan temuan BPK. Dimana diduga ada indikasi ‘mekanisme’ pelaksanaan program fiktif.
Beberapa point kritik tersebut lanjut Ardhi Akbar, seharusnya ALARM sebagai salah satu LSM terkemuka di NTB, mestinya juga ikut mengawasi kebijakan dan kinerja Gubernur tersebut.
“Karena ini bagian dari tugas kita semua sebagai agent of control kebijakan dan kinerja penguasa, ini malah ALARM sebaliknya, melaporkan orang yang mengkritik penguasa, kan aneh,”tukasnya.
Lebih jauh menurut Ardhi Akbar, kritik yang disampaikan saudara Satria Madisa melalui tulisan dan meme ‘The Master Of Alibi’ di facebook dan disematkan ke akun facebook Gubernur NTB Bang Zul Zulkieflimansyah tersebut, ia nilai sebagai bentuk refleksi daya kritis dan idealisme mahasiswa dan rasa kepedulian terhadap provinsi NTB.
“Kritik SM kepada Gubernur tersebut harus dimaknai sebagai proses pematangan kepemimpinan bang Zul dan tidak ada unsur penyerangan martabat hingga penghinaan terhadap personal bang Zul,”imbuh Ardhi.
Siapa pun yang berkuasa menjadi pemimpin, pasti menjadi sasaran kritik. Kritik bisa dengan cara halus atau kasar, sinis atau sarkastis, tetapi mestinya memiliki nilai yang sama yaitu kritik yang konstruktif.
Kritik ialah madu, bukan racun. Kita harus sadari bahwa kritik ialah vitamin yang menyehatkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, jangan pernah memadamkan kritik dengan represi kekuasaan.
“Karena kita telah berada di masa reformasi dengan menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam konstitusi,”kata Ardhi.
Jadi bang Zul lanjut Ardhi, jangan baper lah terhadap kritik dan meme yang di buatkan oleh saudara Satria Madisa (SM) ,karena itu bagian dari kreativitas pemuda dalam mengkritisi kinerja pemimpinnya. Dan Gubernur seharusnya segera merespon apa yang menjadi substansi permasalahan yang di kritik oleh saudara SM, agar publik tidak tergiring oleh perang opini yang terus bermunculan di media
“Seperti ucapan Satria Madisa, mengkritik itu tanda cinta. Cinta pada penguasa tidak harus dipuja-puji. Puja dan puji bisa menjerumskan penguasa pada “fantasi teks” yang bisa membuatnya lupa diri,”kutip Ardhi.
“Sudah saatnya (walau terlambat) pikiran dilawan dengan pikiran. Ini tentu, tidak membuat kami menyerah melawan dengkul atau mesin-mesin,”kutip Ardhi lagi menutup rilisnya.
Menanggapi hal tersebit, Ketua ALARM NTB, Lalu Hizzi menegaskan, laporannya tidak ada sangkut paut dengan kepentingan Gubernur dan tim suksesnya.
Pihaknya hanya tidak ingin NTB tidak kondusif akibat penyebaran budaya fitnah, hoax dan uajaran kebencian dan vandalisme terhadap seseorang apalagi pejabat publik.
“Ini bukan masalah Gubernurnya. Ini masalah sensitif. Apalagi aksi dan praktik hujatan dan hinaan di media sosial kerap kali terjadi dari oknum mahasiswa dan aktifis yang kami duga memicu provokasi serta mengancam keamanan di NTB bermasalah,” terangnya, kepada prayapost.net via WA.
ALARM NTB menegaskan, pihaknya ingin ikut menciptakan ruang digital yang bersih dari provokasi dan budaya hujat dan saling fitnah di medsos. Sebab ini berbahaya. Stabilitas keamanan dan ketertiban di NTB sangat bergantung dari seberapa sering provokasi diruang digital.
“Saya rasa ini tugas kita bersama. Siapapun yang merasa dirugikan dan dihujat akibat bully dan fitnah di medsos kami juga dampingi. Polda juga kami minta menggunakan kewenangan paksa berdasarkan UU jika situasi mulai rawan akibat provokasi akun akun seperti Satria Madisa ini,” ujarnya.
Hizzi menegaskan, sebelumnya akun medsos dari oknum mahasiswa asal daerah yang sama dan organisasi mahasiswa yang sama juga menebar hinaan di medsos.
“Kita selalu pantau. Kami juga mengkritik kebijakan Gubernur tentang banyak hal. Baik secara pribadi dan terbuka, tujuannya ada perbaikan. Bukan menyakiti pribadi atau urusan private. Ini yang sesungguhnya kita tolak,”ujarnya.
“Jadi, ALARM sekali lagi menegaskan tidak akan mencabut laporan kepada Polda NTB sampai ada tindakan hukum sesuai prosedur yang benar,”tutup Lalu Hizzi. (Baiq Lilyana)
- PRAYAPOST.NET - 16 April 2023
- DR.Ir.H.Nanang Samodra.KA.MSc Bagikan Paket Beras Menjelang Hari Raya Idul Fitri - 16 April 2023
- Dr.Ir.H.Nanang Samodra.KA.MSc. Tegas Fraksi Partai Demokrat menolak kenaikan Biaya Haji - 28 Januari 2023